Halaman
31APBN dan APBDBabIIBabIIPeta KonsepAPBN dan APBDAPBNPengertianTujuanFungsiAPBDLandasan HukumTujuanFungsiStruktur APBDProsesPenyusunanAPBDPengertianLain-lainPendapatanPendapatanAsli DaerahDanaPerimbanganPemerintahPusatPemerintahDaerahKebijakanFiskalInstrumenKebijakanFiskalKebijakan Fiskal danPembangunanHubungan FiskalPemerintah Pusat danPemerintah DaerahPengertianTujuanFungsiSumberPenerimaanPemerintah PusatdanPemerintah DaerahPrinsip danAsasPenyusunanAPBNProsesPenyusunanAPBNStrukturAPBNJenisPengeluaranPemerintahPusat danDaerahPemerintahPusatPemerintahDaerah
32Ekonomi SMA Kelas XIKata KunciAlokasiHibahAPBDKebijakan fiskalAPBNRetribusiBea masukStabilitasTujuan Pembelajaran1.Memahami kelompok APBN dan APBD.2.Memahami karakteristik penerimaan dan pengeluaranpemerintah pusat dan daerah.3.Memahami kebijakan fiskal.
33APBN dan APBDSetiap hari kalian menerima uang saku dari orang tua. Uang tersebutkemudian digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar ongkostransportasi ke sekolah, membeli alat tulis, makanan dan minuman di kantin,dan berbagai keperluan lainnya. Orang tua kalian juga mengatur sedemikianrupa pendapatan yang diterima untuk membiayai berbagai kebutuhan hidupsehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Agartidak terjadi ”lebih besar pasak daripada tiang”, anggaran perlu dibuat.Anggaran adalah suatu perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan padamasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun.Bagaimana dengan rumah tangga negara? Apakah pemerintah pusat ataupemerintah daerah juga membuat anggaran? Siapakah yang membuat anggarantersebut? Bagaimana anggaran tersebut dibuat? Pertanyaan-pertanyaan tersebutnantinya akan dapat kamu jawab setelah menyimak dengan saksama paparanberikut.Warta EkonomiDefisit Anggaran Mencapai Rp 2,7 TriliunPengeluaran APBN mulai melaju lebih cepat. Realisasi anggaran yang semulasurplus kini mulai melebihi penerimaan sehingga pemerintah sudah membukukandefisit. Defisit terjadi karena lonjakan belanja. Belanja pusat sudah dikeluarkansebanyak 47 persen dari target APBN 2006, sedangkan belanja daerah 57 persendari total pagu. Realisasi belanja negara sudah mencapai Rp298,1 triliun,sedangkan pendapatan dan hibah baru sebesar Rp295,4 triliun.Dikutip dengan pengubahan dari www.kompas.comAPBN dan APBDBabIIBabII
34Ekonomi SMA Kelas XIAAPBNMengurus rumah tangga negara bukan persoalan mudah, apalagiIndonesia merupakan negara yang besar, baik secara geografis maupundemografis. Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik agar tujuanpembangunan dapat tercapai, pemerintah membutuhkan aparat, investasi, saranadan prasarana, dan sebagainya, yang berarti pemerintah harus melakukanpengeluaran. Untuk menutup pengeluaran tersebut, pemerintah perlu memilikisumber dana atau penerimaan. Rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintahsetiap tahun akan tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Melalui indikator APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintahdalam kegiatan perekonomian nasional.1. PengertianAPBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan danpengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari–31 Desember) pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undangdan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuioleh Dewan Perwakilan Rakyat.2. TujuanPada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedomanpenerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraanuntuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, danmenumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.Selain itu, penyusunan APBN juga memiliki tujuan untuk:1. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahkepada DPR dan masyarakat luas;2. meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;3. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;4. memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja;5. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakanbarang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
35APBN dan APBD3. FungsiAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tiga fungsi.a. Fungsi alokasiAPBN memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untukmembiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuaidengan kebutuhan. Perolehan pajak, misalnya, dialokasikanpemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan,jembatan dan kepentingan umum lainnya.b. Fungsi distribusiAPBN yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan olehpemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat,berupa subsidi, premi, dan dana pensiun.c. Fungsi stabilitasPelaksanakan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan(tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arusbarang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomiannasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomiannasional.4. Prinsip dan Asas Penyusunan APBNAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun denganmemperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.a. Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisipengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uangbaru, melainkan dengan pinjaman luar negeri.b. Prinsip dinamis1. Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabunganpemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggalisumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapattercapai.2. Anggaran dinamis relatif, yaitu semakin kecilnya persentaseketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri.c. Prinsip fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayaipengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaranrutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakinbaik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.
36Ekonomi SMA Kelas XIAsas yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara meliputi:a. asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan ataskemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagaipelengkap;b. asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas;c. asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakanpembiayaan yang lebih bermanfaat.5. Proses Penyusunan APBNSejak disahkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara danUU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBNmengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari perencanaan hinggapelaksanaan anggaran. Berikut tahapan proses perencanaan dan penyusunanAPBN.a. Tahap pendahuluan1. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintahmeliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaandan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise.Asumsi dasar APBN meliputi:a. pertumbuhan ekonomi,b. tingkat inflasi,c. nilai tukar rupiah,d. suku bunga SBI tiga bulan,e. harga minyak internasional, danf.lifting.2. Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing denganmitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).3. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN1. Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantarRUU APBN dan Nota Keuangan.2. Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitiaanggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/lembaga teknis terkait.3. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuananggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut.Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan
37APBN dan APBDalokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program,dan proyek/kegiatan.4. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan,departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangandan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum prosespembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hinggaDesember.5. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa KeputusanPresiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalammelaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek dimasing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Suratpermintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah PerbendaharaanNegara (KPPN).c. Tahap pengawasan APBN1. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan olehpengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah.2. Sebelum berakhirnya tahun anggaran (sekitar bulan November),pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporanpertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannyadalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUUPAN) yang paling lambat dilakukan lima belas bulan setelahberakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang ber-sangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telahdiaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Apabila hasilpemeriksaaan perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaanyang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PANtersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahanmenjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahunanggaran bersangkutan.
38Ekonomi SMA Kelas XI6. Struktur APBNFormat APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan formatI-Account GFS IMF Standard, yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu1. sisi penerimaan,2. sisi pengeluaran, dan3. sisi pembiayaan.Apakah kalian sudah membaca APBN negara kita tahun ini?No.Uraian20022003200420052006(PAN)(PAN)(APBN-P) (APBN-P2) (APBN)1.Pendapatan Negara dan298,8341,4403,8516,2625,2HibahPenerimaan Perpajakan210,1242,0279,2347,6416,3Penerimaan Bukan Pajak88,498,9123,8161,4205,3Hibah0,30,50,87,23,62.Belanja Negara322,2376,5430,0542,4647,7Belanja Pemerintah Pusat224,0256,2300,0392,8427,6Pembayaran Bunga Utang89,965,463,259,276,6Subsidi40,043,969,9121,979,5Belanja Daerah98,2120,3130,0149,6220,13.Keseimbangan Umum(23,4)(34,4)(26,3)(26,2)(22,4)4.Surat Utang Negara650,0624,0621,0620,0n.a.5.Utang Luar Negeri131,3135,4137,0134,9n.a.(USD milyar)Pemerintah74,580,980,778,3n.a.Swasta55,251,952,952,4n.a.6.PDB Nominal1.897,82.086,82.303,52.636,53.040,87.Surplus (Defisit) APBN/(1,4)(1,7)(1,1)(1,0)(0,7)PDB (%)Tabel 2.1 APBN Tahun 2002–2006(dalam Triliun rupiah)Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN RI 2006
39APBN dan APBDBAPBDUntuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dankesejahteraan masyarakat dan menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaansumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagimasyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, pemerintahRepublik Indonesia sejak 1 Januari 2001 menerapkan otonomi daerah. Denganberlakunya otonomi daerah prinsip pembangunan daerah mengalami pergeserandari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan,daerah mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah, dan dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD).1. PengertianAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DewanPerwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBDdisusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dankemampuan keuangan daerah.2. Landasan HukumLandasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam:a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.3. TujuanTujuan penyusunan APBD adalaha. membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal danmeningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintahdaerah;b. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakanbarang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;c. memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja;d. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahdaerah kepada DPRD dan masyarakat luas.
40Ekonomi SMA Kelas XI4. FungsiAPBD memiliki fungsi sebagai berikut.a. Fungsi otorisasi.b. Fungsi perencanaan, melalui APBD, pemerintah daerah dapat:1. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai denganvisi dan misi yang ditetapkan;2. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapaitujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumberpembiayaannya;3. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yangtelah disusun;4. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.c. Fungsi pengawasan, dengan APBD dapat dihindari adanyaoverspending, underspanding, dan salah sasaran dalam pengalokasiananggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.d. Fungsi alokasi, APBD memuat pendapatan yang dihimpun olehpemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagaipengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upayameningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dankesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih mengetahuikebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.e. Fungsi distribusi, APBD yang diperoleh dari berbagai sumberpenerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembalikepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, APBD sebagaianggaran sektor publik juga memiliki fungsi sebagai:a. alat kebijakan fiskal, artinya APBD digunakan sebagai alat untukmenstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sertauntuk mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapatdilakukan prediksi-prediksi dan estimasi-estimasi ekonomi;b. alat koordinasi dan komunikasi menjadi alat koordinasi antarbagiandalam pemerintah sebab proses penyusunan anggaran melibatkansetiap unit kerja pemerintah;c. alat penilaian kinerja dari eksekutif sebagai budget holder oleh legislatifpemberi wewenang, kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaiantarget anggaran dan efisiensi anggaran;
41APBN dan APBDd. alat motivasi untuk bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapaitarget dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, target anggaranhendaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi dan tidakterlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai;e. alat politik menjadi dokumen politik sebagai bentuk komitmeneksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik,f. alat menciptakan ruang publik baik masyarakat, LSM, perguruantinggi,dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang me-mungkinkan untuk terlibat dalam proses penganggaran.5. Proses Penyusunan APBDProses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengansetelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerahtidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program ataukegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurangmendapat perhatian. Penyusunan anggaran lebih memerhatikan petunjuk-petunjuk dari pusat yang lebih bersifat sektoral. Setelah era otonomi daerah,penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasibersama dengan potensi lokal yang dimiliki.Tabel 2.2 Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penyusunan APBDSebelum Otonomi DaerahNo.UraianSiklusMekanisme1MusyawarahMei–JuniMusyawarah tingkat kelurahantingkatditetapkan program/ kegiatankelurahanbeserta nilainya, yaitu plafon untuksetiap kelurahan sebesar Rp50 juta.2MusyawarahJuni–JuliMusyawarah tingkat camat untuktingkatmenginvestarisasi program/kegiatankecamatanyang belum dibiayai serta aspirasimasyarakat.3Rakorbangda II Agustus–SeptemberSinkronisasi musyawarah tingkatcamat dengan dinas-dinas terkaittentang program/kegiatan yangakan dilaksanakan.4Rakorbangda ISeptember–OktoberSinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang akan dilaksanakansesuai prioritas dan ketersediaananggaran.
42Ekonomi SMA Kelas XINo.UraianSiklusMekanisme5PenyusunanNovember–Desember Masing-masing dinas teknisRAPBDmenyusun RAPBD.6PembahasanJanuari–MaretPembahasan RAPBD denganRAPBDPRD.7PengesahanMaretPengesahan APBD.APBDNo.UraianSiklusMekanisme1MusyawarahMaret–JuliMasyarakat, RT, RW, LKMD, dankelurahankelurahan menginventarisir danmembangunmenampung permasalahan (belummuncul nilai program/kegiatan).2MusyawarahJuli–AgustusPerwakilan kelurahan yang ditunjuk,kecamatanfasilitator (LSM, tokoh masyarakat,membangunanggota DPRD wakil kecamatan),camat, dan dinas terkait mencarisolusi pemecahan masalah dankebutuhan pembangunan.Sinkronisasi program/kegiatan yangdapat didanai APBD daninventarisasi program/kegiatandengan atau tanpa disertai nilainya.3MusyawarahSeptember–OktoberWakil kelurahan (lurah dan LKMD),kota membangunfasilitator, camat, dinas-dinas, tokohmasyarakat, dan perguruan tinggimenentukan skala prioritasprogram/kegiatan per sektor di-sesuaikan dengan ketersediaananggaran.4PenyusunanOktober–NovemberMasing-masing dinas teknisRAPBDmenyusun RAPBD.5PembahasanNovember–Desember Pembahasan RAPBD denganRAPBDDPRD.6PengesahanDesemberPengesahan APBD.APBDTabel 2.3 Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penyusunan APBDSetelah Otonomi Daerah
43APBN dan APBD6. Struktur APBDStruktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaranpendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Apakah kaliantelah membaca APBD provinsi kalian tahun ini? Apakah APBD masing-masing provinsi sama atau berbeda?UraianAnggaran 2005Pendapatan Asli Daerah6.912.600.000.000,00Dana Perimbangan5.255.640.000.000,00Lain-lain Pendapatan yang Sah192.000.000.000,00Jumlah Pendapatan12.360.240.000.000,00Belanja Aparatur4.906.287.605.874,00Belanja Adum2.646.836.148.876,00Belanja BOP1.566.144.904.502,00Belanja Modal693.306.552.496,00Belanja Publik9.013.952.394.126,00Belanja Adum2.217.113.484.229,00Belanja BOP2.737.402.044.718,00Belanja Modal3.587.959.643.029,00Belanja Bantuan Keuangan401.514.848.000,00Belanja Tidak Tersangka69.962.374.150,00Jumlah Belanja13.920.240.000.000,00Surplus/Defisit Anggaran(1.560.000.000.000,00)Pembiayaan1.560.000.000.000,00Penerimaan Daerah1.650.000.000.000,00Pengeluaran Daerah90.000.000.000,00Tabel 2.4 APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005Sumber: Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
44Ekonomi SMA Kelas XICSumber Penerimaan Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah1. Pemerintah PusatUntuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalampelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaankekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangkapencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah pusat berusahamenghimpun pendapatan dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumberpenerimaan pemerintah pusat disajikan pada skema berikut.Gambar 2.1 Skema penerimaan pemerintah pusatPajakPenghasilanPenerimaan Pemerintah PusatPenerimaan Dalam NegeriHibahPenerimaan PerpajakanPenerimaan Negara Bukan PajakPajak DalamNegeriPajakPerdaganganInternasionalPenerimaanSDAPNBPlainnyaBagian LabaBUMNBea MasukPajak atauPungutanEksporMigasNonmigasPPN danPPnBMPBBBPHTBCukaiPajak LainnyaMigasNonmigasPertambanganUmumKehutananPerikananMinyak BumiGas Alam
45APBN dan APBDDari skema penerimaan pemerintah pusat kita dapat melihat sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat cukup banyak dan beragam. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dikategorikan menjadi dua, yaitupenerimaan dalam negeri dan hibah.a. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yangberasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukanpajak.b. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbanganswasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahluar negeri.1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yangberasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdaganganinternasional.a. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yangberasal dari:1. pajak penghasilan migas dan nonmigas;2. pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajakpenjualan atas barang mewah (PPnBM);3. pajak bumi dan bangunan (PBB);4. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).5. cukai;6. pajak lainnya.b. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaannegara yang berasal dari:1. bea masuk;2. pajak/pungutan ekspor.2. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yangditerima negara dalam bentuk:a. penerimaan dari sumber daya alam:1. migas (minyak bumi dan gas alam);2. nonmigas (pertambangan, perkebunan, pertanian,kehutanan, perikanan, dan sebagainya);b. bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara(BUMN);c. penerimaan negara bukan pajak lainnya.
46Ekonomi SMA Kelas XI2. Pemerintah DaerahUntuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerahharus memiliki pendapatan. Adapun sumber-sumber penerimaanpemerintah daerah disajikan pada skema berikut.Gambar 2.2 Skema penerimaan pemerintah daerahSumber-sumber penerimaan pemerintah daerah juga cukup beragam.Secara garis besar sumber penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikanmenjadi dua, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.a. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.b. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali danpengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperolehdaerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikanLain-lain PADyang sahPendapatan DaerahPendapatanAsli Daerah(PAD)DanaPerimbanganLain-lainPendapatanSisa LebihPerhitunganAnggaranDaerahPenerimaanPinjamanDaerahPenerimaan Pemerintah DaerahPajakDaerahRetribusiDaerahDanaBagi HasilDanaAlokasiKhususDanaAlokasiUmumHasilPengelolaanKekayaanDaerah yangDipisahkanHibahDanaDaruratPembiayaanDanaCadanganDaerahHasilPenjualanKekayaanDaerahyangDipisahkan
47APBN dan APBDkewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaanotonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudandesentralisasi. Sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut.a. Pajak daerahPajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orangpribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yangseimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayaipenyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.Sistem pemungutan pajak yang sekarang ini digunakan ada tiga,yaitu1. dibayar sendiri oleh wajib pajak;2. ditetapkan oleh kepala daerah;3. dipungut oleh pemungut pajak.Jenis pajak daerah ada dua.1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi:a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,b. bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dand. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanahdan air permukaan.2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi:a. pajak hotel,b. pajak restoran,c. pajak hiburan,d. pajak reklame,e. pajak penerangan jalan,f. pajak pengambilan bahan galian golongan C, dang. pajak parkir.b. Retribusi daerahRetribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepadaorang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkanretribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yangdiberikan secara langsung atas permohonan dan untukkepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasiyang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yangdiberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat digolongkanmenjadi tiga.
48Ekonomi SMA Kelas XI1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakanoleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadiatau badan, misalnya:a. retribusi pelayanan kesehatan;b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatansipil;d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;e. retribusi parkir di tepi jalan umum;f. retribusi pelayanan pasar;g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;i. retribusi penggantian biaya cetak peta;j. retribusi pengujian kapal perikanan.2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakanoleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersilkarena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektorswasta, misalnya:a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;c. retribusi tempat pelelangan;d. retribusi terminal;e. retribusi tempat khusus parkir;f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;g. retribusi penyedotan kakus;h. retribusi rumah potong hewan;i. retribusi pelayanan pelabuhan kapal;j. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;k. retribusi penyeberangan di atas air;l. retribusi pengolahan limbah cair;m. retribusi penjualan produksi usaha daerah.3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatanpemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orangpribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
49APBN dan APBDkepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,misalnya:a. retribusi izin mendirikan bangunan (IMB);b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;c. retribusi izin gangguan;d. retribusi izin trayek.c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.d. Lain-lain PAD yang sah meliputi:1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;2. jasa giro;3. pendapatan bunga;4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uangasing;5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.2. Dana PerimbanganDana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbanganbertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.Dana perimbangan terdiri atas:a. dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi;b. dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuankeuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi;c. dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.3. Lain-Lain PendapatanLain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerahuntuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, danaperimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri darihibah dan dana darurat.
50Ekonomi SMA Kelas XIa. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintahnegara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baikdalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuktenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.b. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yangdialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional,peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.Gambar 2.3 Skema pengeluaran pemerintah pusatDJenis Pengeluaran Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah1. Pemerintah PusatPendapatan yang dihimpun oleh pemerintah pusat selanjutnya akandigunakan untuk membiayai berbagai program atau kegiatan yang telahdirencanakan.Belanja SosialBelanja LainnyaDana Alokasi KhususPengeluaran Pemerintah PusatBelanja Pemerintah PusatBelanja DaerahBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalPembayaran Bunga UtangSubsidiBelanja HibahTambahan Belanja KLBBMNon BBMDana OtonomiKhusus danPenyesuaianDana PerimbanganDana Bagi HasilDana Alokasi Umum
51APBN dan APBDJenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat:a. belanja pemerintah pusat,b. belanja daerah.Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga hal.a. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari:1. belanja pegawai:a. gaji dan tunjangan,b. honorarium, vakasi, danc. kontribusi sosial;2. belanja barang:a. belanja barang,b. belanja jasa,c. belanja pemeliharaan, dand. belanja perjalanan;3. belanja modal;4. pembayaran bunga utang:a. utang dalam negeri,b. utang luar negeri;5. subsidi:a. perusahaan negara (lembaga keuangan dan lembaganonkeuangan),b. perusahaan swasta, danc. subsidi pajak;6. belanja hibah;7. bantuan sosial:a. penanggulangan bencana,b. bantuan yang diberikan oleh K/L;8. belanja lain-lain;9. tambahan belanja pemerintah pusat.b. menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat terdiri dari:1. pelayanan umum;2. pertahanan;3. ketertiban dan keamanan;
52Ekonomi SMA Kelas XI 4. ekonomi;5. lingkungan hidup;6. perumahan dan fasilitas umum;7. kesehatan;8. pariwisata dan budaya;9. agama; 10. pendidikan; 11. perlindungan sosial.c. menurut organisasinya, belanja pemerintah pusat terdiri daripengeluaran untuk berbagai proyek atau kegiatan dari seratuskementerian/lembaga pemerintah.Belanja daerah terdiri dari:1. Dana perimbangana. Dana Bagi Hasil1. Perpajakan (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunanserta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).2. Sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambanganumum, kehutanan, dan perikanan).b. Dana Alokasi Umumc. Dana Alokasi Khusus1. Dana reboisasi2. Nondana reboisasi2. Dana otonomi khusus dan penyesuaiana. Dana otonomi khususb. Dana penyesuaian
53APBN dan APBD2. Pemerintah DaerahPemerintah daerah memiliki pos-pos pengeluaran yang digunakanuntuk membiayai berbagai proyek/kegiatan pembangunan yangdilakukannya.Gambar 2.4 Skema pengeluaran pemerintah daerahEKebijakan FiskalPemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengendalikanperekonomian nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.Dalam upaya mengatur kegiatan perekonomian nasional, pemerintahmenggunakan berbagai perangkat kebijakan. Salah satu perangkat kebijakantersebut adalah kebijakan fiskal, yang dikenal pula dengan kebijakan anggarankarena berkaitan dengan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).Pengeluaran Pemerintah DaerahMenurut JenisMenurut FungsiMenurut OrganisasiBelanja PegawaiBelanja Barangdan JasaBelanjaPerjalanan DinasBelanjaPemeliharaanBelanja Lain-lainBelanja ModalBelanja Bagi Hasil danBantuan keuanganBelanja Tidak Tersangkaa. pelayanan umumb. pertahananc. ketertiban dankeamanand. ekonomie. lingkungan hidupf. perumahan danfasilitas umumg. kesehatanh. pariwisata danbudayai. agamaj. pendidikank. perlindungansosiala. Kepala Daerah danWakilb. Sekretaris Daerahc. Ketua dan SekretarisDPRDd. Dinas Daerahe. Lembaga TeknisDaerah
54Ekonomi SMA Kelas XI1. PengertianKebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhipengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatankerja yang tinggi tanpa inflasi.2. TujuanSecara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untukmenentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional sertapertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional(Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuranmasyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:a. meningkatkan laju investasi;b. meningkatkan kesempatan kerja;c. mendorong investasi optimal secara sosial;d. meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomiinternasional.3. FungsiKebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkanpembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk:a. mempertinggi penggunaan sumber daya;b. memperbesar penanaman modal4. Instrumen Kebijakan FiskalSecara umum kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenispembiayaan.a. Anggaran belanja seimbangCara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengankeadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangkapanjang. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi maka digunakan anggarandefisit sedangkan dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus.Kebijakan anggaran yang digunakan setiap negara berbeda satusama lain tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yanghendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Kita mengenal ada empat macam anggaran.
55APBN dan APBD1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran denganjumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasipengeluaran negara. Keadaan seperti ini dapat menstabilkanperekonomian dan anggaran. Pemerintah kita menerapkananggaran berimbang pada masa Orde Baru.2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlahrealisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasipengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untukdefisit. Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejaktahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran,yaitua. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkanselisih antara total belanja dan total pendapatan, termasukhibah;b. defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah(di luar pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan(di luar penerimaan utang);c. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalamnilai riil dan bukan nilai nominal;d. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaranpokok dan bunga utang) dan total pendapatan.3. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlahrealisasi pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasipengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuksurplus, dengan cara tidak semua penerimaan digunakan untukbelanja sehingga terdapat tabungan pemerintah. Anggaransemacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomianmengalami inflasi.4. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan padasisi penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pulakemungkinan sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaranpendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam keadaanseimbang. Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabunganpemerintah yang terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak,atau berasal dari pinjaman pemerintah.b. Stabilisasi anggaran otomatisDengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintahlebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paketprogram. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaranbelanja surplus dalam keadaan kesempatan kerja penuh.
56Ekonomi SMA Kelas XIc. Pengelolaan anggaranTokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran iniialah Alvin Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomiannasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan danpinjaman merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.Untuk itu diperlukan anggaran berimbang dengan resep jika masadepresi ditempuh anggaran defisit, sedangkan jika masa inflasi,digunakan anggaran surplus.d. Pembiayaan fungsionalTokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsionalini ialah A.P. Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatankerja. Cara yang ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintahditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh secaralangsung terhadap pendapatan nasional. Pada pendekatan ini sektorpajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah.Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untukmeningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengaturpengeluaran pihak swasta.5. Kebijakan Fiskal dan PembangunanKebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepatproses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antaralain sebagai berikut.a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hati-hati, yaitu selalu menjaga pengeluaran dan penerimaan dalam keadaanseimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber dayaekonomi melalui dua cara.1. Pembelanjaan pemerintah di satu sektor akan dapat menggalakkanpenanaman modal di sektor tersebut, sedangkan pajak yangtertinggi yang dikenakan pada satu sektor akan menurunkangairah perusahaan untuk memperluas usahanya.2. Pemberian rangsangan fiskal kepada pengusaha tertentu, misalnyapemberian modal dengan syarat yang ringan, pembebasansementara pajak, pengurangan atau pembebasan pajak impormodal dan bahan baku.c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkandalam pembangunan.
57APBN dan APBD6. Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerahBerpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dantugas perbantuan), pengaturan hubungan fiskal (keuangan) antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat prinsip.a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalamrangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalamrangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintahdaerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugasperbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau olehpemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yangmenugaskan.d. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi,pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah daerah masih ditandai oleh tingginya kontrol pemerintah pusatterhadap proses pembangunan daerah atau terjadi ketergantungan fiskal.Hal ini tercermin dari:1. rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatandaerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan olehpemerintah pusat;2. dominannya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Adapun penyebab terjadinya ketergantungan fiskal, antara lain:1. kurang berperannya perusahan daerah sebagai sumber pendapatandaerah;2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajakutama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidaklangsung ditarik oleh pemerintah pusat;3. pajak daerah yang cukup beragam hanya sedikit yang dapat diandalkansebagai sumber penerimaan;4. adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yangtinggi, hal itu akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;5. kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah.
58Ekonomi SMA Kelas XI1. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan danpengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untukmeningkatkan produksi memberi, kesempatan kerja, dan meningkatkanpertumbuhan ekonomi, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.2. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Setelah era otonomidaerah, penyusunan APBD, yang lebih mengutamakan nuansamasyarakat, benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkanpermasalahan pembangunan daerah dengan potensi lokal yang dimiliki.3. Salah satu perangkat kebijakan pemerintah ialah kebijakan fiskal yangdikenal sebagai kebijakan anggaran karena terkait dengan pengaturanAPBN.4. Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah daerah masih ditandai dengan tingginya kontrol pemerintahpusat terhadap proses pembangunan daerah dan menyebabkanterjadinya ketergantungan fiskal.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperolehdaerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan.6. Tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintahdaerah untuk mendanai pelaksanaan ottonomi daerah sesuai denganpotensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.Rangkuman
59APBN dan APBDEvaluasi Bab III. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!1. APBD disusun dengan tujuan untuk ....a. mengatur pendapatan dan pengeluaran daerahb. meningkatkan ekspor dan imporc. mengatur pendapatan dan pengeluaran negarad. meningkatkan pendapatan pajak dan retribusie. menentukan prioritas pembangunan negara2. Di bawah ini yang bukan fungsi APBN, adalah ....a. mengatur pertumbuhan ekonomib. mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negarac. menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran negarad. menentukan jumlah tertinggi pengeluaran negarae. mengatur peningkatan pendapatan negara agar terarah danmerata3. Di bawah ini yang termasuk sumber pendapatan negara ialah ....a. retribusi dan cukaib. DAK dan pajak daerahc. pajak pertambahan nilai dan bea masukd. DAU dan laba BUMNe. DAK dan pendapatan migas4. Jika pemerintah merencanakan pendapatan negara yang lebih besardaripada pengeluaran berarti ....a. anggaran defisitd. anggaran dinamisb. anggaran berimbange. anggaran progresifc. anggaran surplus5. Subsidi BBM termasuk unsur ....a. pembiayaan dalam negerib. pengeluaran pembangunanc. pengeluaran rutind. pembiayaan dalam negerie. pengeluaran lain-lain
60Ekonomi SMA Kelas XI6. Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBNdisebut juga kebijakan ....a. pembangunand. fiskalb. pemerintahane. moneterc. anggaran7. APBD disahkan oleh DPRD melalui ....a. Peraturan Daerahd. Keputusan Daerahb. Undang-Undange. Keputusan Menteric. Peraturan Menteri8. Membayar cicilan utang luar negeri termasuk ....a. pembiayaan luar negerib. pengeluaran pembangunanc. pengeluaran dalam negerid. pembiayaan dalam negerie. hibah9. Dana yang bukan alokasi khusus meliputi bidang-bidang di bawahini, adalah ....a. kesehatanb. pendidikanc. politikd. infrastrukture. prasarana pemerintahan10. Tabungan pemerintah berasal dari selisih antara ....a. penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunanb. penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutinc. penerimaan dalam negeri dan pengeluaran pembangunand. pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunane. pembelanjaan negara dan penerimaan negara11. Pengeluaran di bawah ini yang bukan merupakan pengeluaran rutinadalah ....a. subsidi daerah otonomb. belanja pegawaic. belanja barangd. bunga dan cicilan hutange. pembiayaan proyek
61APBN dan APBD12. Berikut ini yang bukan merupakan lembaga internasional yangmemberi pinjaman luar negeri kepada Indonesia adalah ....a. UNDBd. ADBb. IMFe. UNICEFc. CGI13. RAPBN disahkan menjadi APBN oleh ....a. Presiden melalui Keputusan Presidenb. DPR melalui Keputusan Presidenc. Presiden melalui Undang-Undangd. DPR melalui Undang-Undange. Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden14. Apabila pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan,pemerintah menggunakan asas ....a. surplusd. stabilisasib. defisite. bersaldoc. berimbang15. Salah satu bentuk subsidi yang diberikan pemerintah untuk rakyatadalah ....a. subsidi impor barang elektronikb. subsidi berasc. subsidi gulad. subsidi BBMe. subsidi kertasII. Selesaikanlah soal-soal berikut ini!1. Jelaskan pengertian APBN dan APBD!2. Apa saja sumber-sumber pendapatan negara dan daerah?3. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?4. Jelaskan fungsi APBD!5. Jelaskan cara penyusunan APBD!6. Jelaskan penyebab terjadinya ketergantungan fiskal di daerah!7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anggaran defisit?